Author: admin

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai semangat pemerintah menggenjot penerimaan pajak kontraproduktif di tengah pelemahan daya beli masyarakat. Indef berharap pemerintah bertindak realistis dalam memupuk pundi-pundi penerimaan agar tidak menambah beban masyarakat yang sedang sulit.

Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengatakan seharusnya pemerintah tidak membebani masyarakat dengan berbagai macam pungutan pajak di tengah inflasi yang cenderung meningkat belakangan ini. Justru, kata Enny, idealnya pemerintah memberikan keringanan pajak penghasilan (PPh) kepada wajib pajak untuk memberikan ruang bagi masyarakat menikmati pendapatan lebih besar.

“Di tengah kondisi saat ini, pemerintah perlu relaksasi kebijakan fiskal untuk mendorong daya beli, khususnya relaksasi di dalam pengurangan rate PPh badan. Kalau misalkan beban pajak berkurang, masyarakat bisa spending lebih banyak untuk konsumsi, daya beli bisa meningkat,” jelas Enny di Jakarta, Rabu (2/9).

Menurutnya, peningkatan daya beli merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah karena itu penting untuk menolong produktivitas sektor riil. Kendati ini berpotensi mengurangi penerimaan PPh, namun langkah ini diyakini bakal mendongkrak  pendapatan negara melalui transmisi jenis pajak lain.

“Jika konsumsi bertambah, maka pemerintah juga bisa mendapat pemasukan lain dari pajak pertambahan nilai (PPN) yang dimasukkan ke dalam harga output sektor riil. Tapi langkah ini tentunya bersifat sementara, sebagai umpan saja,” jelasnya.

Melalui keringanan PPh, Enny mengatakan kebijakan ini juga bisa meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (tax compliance). Terlebih dengan target penerimaan pajak yang sangat tinggi, Enny menekankan pentingnya dibarengi dengan peningkatan kepatuhan pajak.

Sebagai informasi, target penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2015 dipatok sebesar Rp 1.294,25 triliun. Salah satu sumbernya adalah setoran PPh, yang diharapkan menyumbang Rp 126,85 triliun, atau sebesar 9,8 persen dari total angka tersebut.

“Kami apresiasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan garis batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tapi karena ada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tingkatannya ekuivalen jadi tidak terasa manfaatnya. Namun kalau rate-nya diturunkan, masyarakat menerima manfaatnya, dan semoga tax compliance bisa meningkat,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada paruh pertama 2015, yakni dari 5,1 persen pada kuartal I menjadi 4,9 persen di kuartal berikutnya.

Sumber: http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150902160947-78-76219/kebijakan-pajak-kontraproduktif-indef-usul-relaksasi-fiskal/

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja mengeluarkan fasilitas insentif libur pajak (tax holiday) untuk perusahaan besar yang berinvestasi. Namun UKM juga harus diberi insentif.

Emil Salim, mantan menteri di era Presiden Soe‎harto menilai, kebijakan tax holiday tepat di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Namun akan lebih adil bila pemerintah juga memberikan insentif kepada UKM.

“Menurut saya, tarif pajak harus ada penyesuaian. Dalam menghadapi krisis, orang-orang ngomongin tax holiday yang dikeluarkan oleh pemerintah, kenapa tak berlaku untuk UMKM. Mereka kan mendapat akibat juga dari krisis ini,” ungkap Emil dalam diskusi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (31/8/2015).

Emil menjelaskan, ekonomi bukan hanya milik kalangan atas, tapi juga kalangan menengah ke bawah. Jadi ketika terjadi gejolak, maka bukan hanya kalangan perusahaan atas saja yang diselamatkan.

“Jadi kan bertanya-tanya, kenapa hanya berpikir yang di atas? Yang di kelas menengah juga butuh dijaga agar tetap tumbuh,” terang Emil.

Emil menambahkan, saat ekonomi melambat, maka pemerintah terus berupaya untuk menggenjot penyerapan anggaran. Termasuk juga melalui anggaran ke pemerintah daerah (pemda).‎ Menurutnya langkah tersebut sudah tepat.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2015/08/31/163917/3006038/4/jangan-hanya-perusahaan-besar-ukm-juga-harus-dapat-insentif-pajak

Sepertinya, pengguna jalan tol masih bisa menikmati tarif tol murah lebih lama lagi. Sebab, sampai saat ini, peraturan pemerintah (PP) tentang pajak pertambahan nilai (PPN) 10% jalan tol masih belum jelas kapan akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan,  pihaknya sampai saat ini masih menunggu Presiden meneken Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pengenaan PPN jalan tol tersebut.

Dengan begini, jelas bahwa target Ditjen Pajak untuk memungut PPN sebesar 10% dari pengguna jalan tol berbarengan dengan perubahan tarif tol reguler pada Agustus 2015 gagal terlaksana.

Seperti diketahui, Ditjen Pajak merencanakan memberlakukan PPN bersamaan dengan kenaikan tarif reguler tol. Tarif tol disesuaikan tiap dua tahun sekali. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan, ada 19 ruas tol yang akan mengalami kenaikan tarif tahun ini. Pada Agustus, ada satu ruas tol yang mengalami kenaikan  tarif, yaitu tol Surabaya-Mojokerto. Sebelumnya, kenaikan tarif telah berlaku untuk ruas tol Makassar seksi IV pada 1 Mei 2015.

Jika bulan ini PP soal PPN jalan tol ini belum juga rampung, Ditjen Pajak akan kembali melewatkan momentum kenaikan tarif, yaitu di ruas tol Bali Mandara. Satu-satunya momentum Ditjen Pajak untuk memberlakukan PPN hanya ada pada Oktober 2015, yakni penyesuaian tarif di 13 ruas tol. Sementara November dan Desember, masih  ada 2 ruas tol yang juga akan mengalami kenaikan tarif.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama menjelaskan, pihaknya tetap pada rencana awal, PPN hanya dikenakan untuk kendaraan golongan I (sedan, jip, pick up/truk Kecil, dan bus). Sementara untuk kendaraan golongan II dan III (truk dua dan tiga gandar) dikecualikan. “Diharapkan terbit di bulan Agustus-September agar bisa ikut kenaikan tarif tol bulan Oktober,” kata Mekar, Minggu (30/8).

Sementara untuk ruas tol yang tarifnya telah mengalami penyesuaian, akan dikenakan PPN saat ruas tol tersebut kembali melakukan penyesuaian tarif pada dua tahun mendatang. Ditjen Pajak sebelumnya menghitung potensi penerimaan pajak dari PPN jalan tol sekitar Rp 500 miliar-Rp 1 triliun per tahun.

Pengecualian untuk mobil golongan II dan III juga tidak menurunkan potensi penerimaan pajak secara signifikan. Hitungan Ditjen Pajak menunjukkan, golongan kendaraan II dan III hanya berkontribusi sekitar 20% dari total pendapatan pengusaha jalan tol. Tapi jika terus ditunda, perkiraan pajak bisa meleset.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/potensi-pajak-berkurang-akibat-aturan-ppn-tol

Direktur Penyuluhan Pelayanan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mengimbau agar wajib pajak yang masih mempunyai utang pajak memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015.

“Apabila utang pajak dilunasi pada 2015, sanksi bunga penagihan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dihapuskan seluruhnya,” kata Mekar di Jakarta, Sabtu, 29 Agustus 2015.

Sebelumnya, Ditjen Pajak, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kepolisian Republik Indonesia menyandera penanggung pajak warga negara asing (WNA) asal Korea, KJY, 50 tahun, sejak Rabu, 26 Agustus 2015, karena menunggak pajak sebesar Rp 2,36 miliar. KJY kemudian dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II B Salatiga, Jawa Tengah.

“KJY merupakan Direktur Utama PT SJG, sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang terdaftar di Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jakarta Khusus, yaitu Kantor Pelayanan Pajak PMA Empat. Perusahaan yang bergerak di bidang industri pakaian jadi dari tekstil ini mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp 2,36 miliar,” ucapnya.

Mekar menjelaskan, penyanderaan tersebut berdasarkan surat izin penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor SR-2033/MK.03/2015 tanggal 4 Agustus 2015. Penyanderaan, ujar dia, merupakan pengekangan sementara waktu penanggung pajak di tempat tertentu.

“Kami berharap, melalui upaya penyanderaan ini, wajib pajak dapat segera melunasi utang pajaknya dan dapat memberikan efek jera kepada para penunggak pajak lain. Penanggung pajak yang disandera dapat dilepaskan apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan tertentu Menteri Keuangan atau gubernur,” tuturnya.

Sumber: http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/30/090696213/wajib-pajak-terutang-harus-manfaatkan-tahun-pembinaan-pajak

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Setyo Budiantoro, Senin 24 Agustus 2015, mengatakan kebijakan keringanan pajak (tax holiday) dinilai justru memicu perang diskon pajak terhadap negara tetangga.

“Penerapan tax holiday yang eksesif akan memicu ‘perang diskon pajak’ dan menyeret ke situasi ‘perlombaan masuk ke jurang’ (race to the bottom),” kata Setyo di Jakarta.

Dia mencontohkan, penerapan tax holiday di Afrika, membuahkan hasil investasi yang tak meningkat signifikan. Pada 1980, menurut penelitian International Monetary Fund (IMF), ada 40 persen negara Afrika yang menerapkan tax holiday.

Lalu, pada 2005, meningkat menjadi 80 persen. Dengan kompetisi yang ketat, IMF menemukan bahwa tak ada hubungan antara tax holiday dengan investasi yang masuk. Awalnya, penurunan tarif pajak meningkatkan investasi asing. Namun, ketika tarif pajak terus diturunkan, investasi justru ikut berkurang.

Setyo pun mencemaskan, situasi ini bakal terjadi ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (negara-negara Asia Tenggara) jika benar-benar diterapkan. “Dengan pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), situasi ini akan semakin nyata,” kata dia.

Untuk mengantisipasi hal itu, Setyo pun menyarankan, agar para pemimpin negara, dan menteri keuangan untuk berkoordinasi dan sepakat tak menggunakan instrumen pajak tersebut. “Perang pajak akan merugikan semua anggota ASEAN. Semuanya akan menjadi korban,” kata dia.

Menurut Setyo, Indonesia sebenarnya sudah menarik perhatian investor tanpa tax holiday. Hanya saja mereka menginginkan, agar pemerintah Indonesia segera membenahi infrastruktur dan energi.

“Selain itu, juga (dibenahi) reformasi birokrasi dengan target dan pengawasan yang ketat. Ruwetnya birokrasi dan banyaknya pungutan liar membuat iklim investasi tetap buruk,” kata dia.

Sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/664818-tax-holiday-bisa-picu-perang-diskon-pajak-

-Pemerintahan mengeluarkan insentif penghapusan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan sebesar 10% hingga 100%. Fasilitas ini biasa disebut sebagai insentif libur bayar pajak atau tax holiday, berlaku mulai 5-15 tahun bahkan sampai 20 tahun.

Hal diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Ada beberapa alasan pemerintah begitu agresif memberikan insentif ini yaitu mendorong ekspor, nilai tambah di dalam negeri, dan pemanfataan pasar dalam negeri dengan industri lokal, karena akan mendorong investasi besar-besaran.

“Pertama Tax holiday ini untuk dorong ekspor. Kalau dorong ekspor, kan harus dorong manufaktur. Kita ingin dorong manufaktur. Kelihatan ke arah mana sektor manufaktur kita akan dibangun yaitu hilirisasi. Kedua, pengolahan berbasis sumber daya alam. Lalu Ketiga, industri yang pemakaiannya sangat besar di Indonesia seperti telekomunikasi dan minyak kan konsumsi BBM-nya sangat besar,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro usai jumpa pers di Kementerian Keuangan, Kamis (27/8/2015).

Besaran tax holiday dipertimbangkan menurut nilai kepionirannya. Ada beberapa daftar industri yang berhak mendapatkan fasilitas ini.

“Untuk rencana penanaman modal sebesar Rp 1 triliun atau lebih, dapat diberikan pengurangan PPh badan hingga 100%,” tambahnya.

Bambang mengatakan untuk bisnis e-commerce tak dapat tax holiday. Ia menegaskan industri yang mendapatkan insentif ini bagi industri yang punya nilai tambah dan daya saing.

“Potential loss akibat penerapan tax holiday tidak bisa hanya dilihat dari sisi pajak. Intinya paling penting ingin dorong investasi masuk. Tumbuh ekonomi lebih cepat. Ada inflow terutama kalau datangnya dari asing supaya ekonomi tumbuh cepat, pajak juga tumbuh,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah ingin mendorong ekspor dan mengurangi impor dengan adanya insentif ini.

“Tema dari paket stimulus itu menjaga daya tahan dan daya beli masyarakat. Ini appetizer-nya. Meningkatkan daya beli, itu bagian dari paket. Sabar, disiapin dulu,” katanya.

Sementara itu Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2015 ini persyaratan lebih diperingan, prosedur lebih dipermudah sehingga harapannya bahwa tujuan bisa menarik investasi bisa tercapai sebanyak-banyaknya.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2015/08/27/171851/3003161/4/3-alasan-pemerintah-beri-investor-libur-bayar-pajak-sampai-20-tahun

Pemerintahan Presiden Jokowi mengeluarkan insentif penghapusan pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan sebesar 10% hingga 100%. Insentif ini biasa disebut sebagai insentif libur bayar pajak atau ‘Tax Holiday. Diberikan 5-15 tahun, bahkan menteri keuangan bisa memberikan sampai 20 tahun.

Kebijakan Tax Holiday diluncurkan dengan tujuan menarik dana investasi baru khususnya kelompok industri pionir di Indonesia. Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 tahun 2015 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Ada beberapa tahapan bagi calon investor yang sudah memenuhi syarat penerima insentif ini.

“Prosesnya pertama wajib pajak (perusahaan) mengajukan kepada BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Semua kami jamin transparan. Akan segera diatur standar operasional prosedurnya supaya jelas lama waktu pengajuannya,” jelas Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Indah Lestari di Kementerian Keuangan, Kamis (27/8/2015).

Kemudian, lanjut Indah, BKPM akan berkoordinasi dengan menteri terkait yaitu menteri perindustrian untuk meneliti pemenuhan syarat cakupan industri pionir yang berhak menerima insentif ini.

“Kita akan lihat dari sisi ketersediaan dan kontribusi rencana pembangunan infrastruktur di lokasi investasi, penyerapan tenaga kerja domestik, kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai industri pionir, dan rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret,” terang Indah.

Terkait lamanya waktu sejak mengajukan hingga dapat keputusan diberi tax holiday atau tidak, Indah belum dapat menjelaskan karena Standar Operasional Prosedur (SOP) masih disusun.

“Belum dihitung waktunya. Yang jelas harus ada batasan waktunya. Seperti tax allowance kan 28 hari,” tambahnya.

Kemudian jika telah dinilai sisi kepionirannya dan memenuhi persyaratan, BKPM akan mengajukan usulan untuk direview oleh komite verifikasi baru kemudian hasilnya akan diputuskan oleh Menteri Keuangan.

Komite verifikasi tidak perlu berkonsultasi dengan Menko Perekonomian karena salah satu anggota komite verifikasi adalah wakil dari Kemenko bidang Perekonomian. Menkeu dapat memutuskan tanpa atau dengan pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi.

Setelah usulan disetujui, Menkeu menerbitkan keputusan wajib pajak harus menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% dari total nilai investasi paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2015/08/27/163358/3003065/4/ada-fasilitas-libur-bayar-pajak-sampai-20-tahun-ini-tahapannya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak menargetkan pertumbuhan jumlah wajib pajak (WP) yang besar tahun ini dan tahun depan.

Dalam dua tahun, Ditjen Pajak hanya menargetkan pertumbuhan moderat, kurang lebih sekitar 4 juta WP. Dengan target itu berarti  Ditjen Pajak lebih memilih intensifikasi pajak melalui peningkatan kepatuhan pajak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Sigit Priadi Pramudito bilang, tahun depan target WP sekitar 30,8 juta.

“Kurang lebih tambah sekitar 4 juta. Setiap tahun pertambahannya memang  sekitar 4 juta,” kata Sigit belum lama ini kepada KONTAN.

Data Ditjen Pajak menunjukkan, hingga 31 Maret 2015 jumlah Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP) orang pribadi sebanyak 27,57 juta orang.

Angka ini meningkat dibandingkan dengan jumlah NPWP tahun 2014 yang sebesar 25,05 juta. Namun dibanding jumlah penduduk yang seharusnya punya NPWP, sekitar 45 juta orang, angka tersebut sangat minim.

Data Ditjen Pajak juga menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia tahun 2014 yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebanyak 44,8 juta orang.

Dari jumlah itu, baru 26,8 juta orang yang membayar pajak dan 10,3 juta WP yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak.

Jumlah WP yang membayar pajak tahun ini juga bakal berkurang seiring kenaikan PTKP per 1 Juli 2015.

PTKP orang pribadi karyawan naik menjadi Rp 36 juta per tahun, sebelumnya Rp 24,3 juta. Bagi pekerja yang sudah menikah, dapat tambahan PTKP Rp 3 juta dan Rp 36 juta jika penghasilan istri digabung suami.

WP dengan tanggungan mendapat tambahan PTKP Rp 3 juta per anggota keluarga, maksimal 3 orang. Itu berarti penghasilan mulai Rp 3 juta per bulan ke bawah, tak kena pajak penghasilan (PPh).

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, telah menyiapkan strategi meningkatkan jumlah WP, misalnya melalui operasi pasar dan pemanfaatan data pihak ketiga.

Pemerintah juga akan meningkatkan kepatuhan untuk mengejar penerimaan pajak 2016 sebesar Rp 1.368,5 triliun.

Sebab rendahnya kepatuhan pajak tidak hanya pada WP perorangan tapi juga WP badan.

Tahun lalu tercatat dari 1,2 juta perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan, hanya sekitar 45,8% atau 550.000 perusahaan yang menyampaikan SPT.

Untuk itu Ditjen Pajak akan membentuk mobile tax office, menambah kantor pajak, mengimplementasikan faktur pajak elektronik nasional, dan meningkatkan penegakan hukum terhadap wajib pajak.

Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo bilang, potensi penggalian pajak dari orang pribadi masih besar.

Sehingga masih ada kemungkinan untuk menaikkan target PPh non-karyawan.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-kejar-4-juta-wp-baru

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakui kebocoran potensi penerimaan Negara terbesar dari Pajak Penghasilan (PPN), dengan modus praktik penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif. Faktur pajak diterbitkan perusahaan kena pajak (PKP) yang menjual barang atau jasa yang kemudian harus memungut PPN sebesar 10% saat transaksi.

Kepala Bagian Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen, dan Penyelidikan Pajak Ditjen Pajak Kanwil Jakarta Selatan Agus Satria mengungkapkan, saat ini ada 2 modus yang paling sering dipakai oleh pengemplang pajak dalam penyalahgunaan faktur pajak.

Modus pertama, kata Agus, adalah modus switching atau pengalihan penagihan pajak. PKP menerbitkan faktur PPN tanpa didasarkan kegiatan/transaksi yang sebenarnya.

“Ketika ada transaksi yang dilakukan PKP, tapi kemudian dia tidak terbitkan faktur pajak, ada oknum di dalam perusahaan yang kemudian menjual faktur pajak yang tidak terbit tadi ke perusahaan lain yang dipakai untuk mengurangi PPN perusahaan lain itu, seolah kedua perusahaan bertransaksi, padahal keduanya tidak melakukan transaksi,” kata Agus di kantor pusat Dirjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (26/8/2015).

Modus ini kerap dilakukan oleh perusahaan yang bertindak sebagai importir yang menjual barang pada perusahaan lain, namun tidak menerbitkan faktur pajak.

“Faktur pajak yang tidak terbit ini kemudian dijual pada perusahaan lain untuk dipakai untuk mengurangi PPN mereka,” jelasnya.

Sementara modus kedua, pengemplang pajak akan menggunakan jasa perusahaan-perusahaan PKP fiktif yang sengaja dibentuk. Perusahaan fiktif ini kemudian menerbitkan faktur pajak palsu yang dijual untuk dipakai sebagai faktur pajak masukan oleh perusahaan pemakai jasanya.

“Fakturnya ada (terbit), tapi transaksinya tidak ada. Faktur ini kan bisa dipakai sebagai pajak masukan oleh perusahaan lain untuk kurangi pajak keluaran yang disetor ke negara,” terang Agus.

Agus menjelaskan, perusahaan fiktif tersebut biasanya langsung ditutup begitu Ditjen Pajak mengendus faktur dengan transaksi fiktif yang mereka lakukan.

“Buat perusahaan PKP gampang, mereka biasanya buka iklan lowongan kerja di koran, dari situ banyak lamaran yang masuk, KTP para pelamar ini mereka yang pakai seolah-olah itu direksi dan karyawan mereka,” ujar Agus.

Dalam skema penarikan PPN, perusahaan yang terdaftar sebagai PKP mengeluarkan faktur untuk setiap penjualan barang dan jasa sebagai pajak keluaran.

Pajak keluaran ini kemudian dianggap sebagai pajak masukan bagi perusahan lain yang membeli barang jasa dari perusahaan penerbit faktur. Ketika perusahaan tersebut menjual kembali barang jasa ke perusahaan ketiga, perusahaan kedua kemudian mengenakan pajak yang disebut sebagai pajak keluaran. Jumlah pajak keluaran dikurangi pajak masukan inilah yang harus disetorkan ke kas negara.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2015/08/27/121613/3002750/4/2/ini-modus-permainan-faktur-pajak-bodong-oleh-perusahaan-nakal

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menangkap pembuat faktur pajak fiktif berinisial SH. Atas tindakan wajib pajak tersebut negara diperkirakan mengalami kerugian Rp 16,2 miliar.

Terbongkarnya kasus tersebut berdasarkan pengembangan kasus sebelumnya dengan tersangka MK dari direksi PT MSL. MK sendiri telah divonis bersalah di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, serta denda sebesar Rp 44 miliar atau subsider kurungan 3 bulan.

Faktur Pajak sendiri adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (JKP)

“Modus operandi dilakukan pada kurun waktu 2010-2012 oleh tersangka dengan menggunakan faktur Pajak Pertambahan Nilai (pajak masukan) dari pihak ketiga dengan transaksi fiktif,” jelas Ditjen Pajak dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/2015).

Tersangka baru SH sendiri saat ini sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk pelimpahan kasusnya. Kecurangan dalam faktur fiktif tersebut membuat negara dirugikan sebesar Rp 16,2 miliar.

Sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, tersangka SH terancam pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun, dengan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2015/08/27/105416/3002663/4/ditjen-pajak-kembali-tangkap-pembuat-faktur-bodong